PEREBUTAN KEKUASAAN KERAJAAN-KERAJAAN DI SINJAI

Sebagai sebuah kawasan strategis, keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai menjadi incaran dari kekuatan besar yang ada. Pada masa itu kerajaan-kerajaan di Sinjai terpilah-pilah tampa ada tokoh pemersatu yang menjadi pemegang kekuasaan. Keadaan tersebut rawan menimbulkan konflik diantara mereka pada masa ekspansi kerajaan Gowa-Tallo, dan di sisi lain Kerajaan Bone juga sedang gencar-gencarnya memasukkan pengaruhnya pada kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai.

Untuk merekatkan hubungan itu, maka Raja Bone ke VII La Tenriawe Bongkangnge membentuk suatu persekutuan yang akhirnya dikenal dengan Lamung Patue ri Topekkong sebagai upaya menahan laju ekspansi kerajaan Gowa-Tallo yang telah menaklukkan Bulukumba pada tahun 1511. Perjanjian itu sendiri menjadikan kerajaan kembar Tondong, Bulo-Bulo dan Lamatti bersekutu dengan nama Tellu Limpoe. Perjanjiannya dikenal dengan Lamung Patue ri Topekkong. Antara mereka tidak ada sebagai pemimpin, dalam harapannya disebutkan dengan Dua Temmallaiseng, Tellu Temmassarang. Di wilayah pegunungan juga membentuk suatu aliansi yang disebut dengan Pitu Limpoe yang dimotori oleh Arung Turungeng cucu dari To-Manurung Lawaru.

Dengan terbentuknya dua aliansi ini mejadikan Sinjai memiliki nilai tawar yang sangat tinggi, sehingga hampir tidak pernah manjadi daerah taklukan secara lansung dari kerajaan Gowa-Tallo maupun kerajaan Bone. Sinjai diposisikan sebagai passiajingeng. Posisi semacam ini tetap diakui Gowa-Tallo maupun Bone walaupun Bulo-Bulo pernah dalam perangnya menghadapi Bone dibawah pimpinan Raja Gowa-Tallo ke X Manrio Gau Daeng Tunipallangga Ulaweng Bonto Dillo yang berkuasa di Gowa-Tallo pada tahun 1564. Perjanjian Topekkong sendiri diikuti Arung Tondong yang bernama I Yottong Daeng Rampa, Raja Bulo-Bulo I Lamappasokko dan Lamatti La Padenrengi Tadampalie, pada tahun 1564. Mediator dalam perjanjian ini adalah Kajao Laliddong, seorang negarawan kerajaan Bone.

PEREBUTAN KEKUASAAN KERAJAAN-KERAJAAN DI SINJAI

Sebagai sebuah kawasan strategis, keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai menjadi incaran dari kekuatan besar yang ada. Pada masa itu kerajaan-kerajaan di Sinjai terpilah-pilah tampa ada tokoh pemersatu yang menjadi pemegang kekuasaan. Keadaan tersebut rawan menimbulkan konflik diantara mereka pada masa ekspansi kerajaan Gowa-Tallo, dan di sisi lain Kerajaan Bone juga sedang gencar-gencarnya memasukkan pengaruhnya pada kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai.

Untuk merekatkan hubungan itu, maka Raja Bone ke VII La Tenriawe Bongkangnge membentuk suatu persekutuan yang akhirnya dikenal dengan Lamung Patue ri Topekkong sebagai upaya menahan laju ekspansi kerajaan Gowa-Tallo yang telah menaklukkan Bulukumba pada tahun 1511. Perjanjian itu sendiri menjadikan kerajaan kembar Tondong, Bulo-Bulo dan Lamatti bersekutu dengan nama Tellu Limpoe. Perjanjiannya dikenal dengan Lamung Patue ri Topekkong. Antara mereka tidak ada sebagai pemimpin, dalam harapannya disebutkan dengan Dua Temmallaiseng, Tellu Temmassarang. Di wilayah pegunungan juga membentuk suatu aliansi yang disebut dengan Pitu Limpoe yang dimotori oleh Arung Turungeng cucu dari To-Manurung Lawaru.

Dengan terbentuknya dua aliansi ini mejadikan Sinjai memiliki nilai tawar yang sangat tinggi, sehingga hampir tidak pernah manjadi daerah taklukan secara lansung dari kerajaan Gowa-Tallo maupun kerajaan Bone. Sinjai diposisikan sebagai passiajingeng. Posisi semacam ini tetap diakui Gowa-Tallo maupun Bone walaupun Bulo-Bulo pernah dalam perangnya menghadapi Bone dibawah pimpinan Raja Gowa-Tallo ke X Manrio Gau Daeng Tunipallangga Ulaweng Bonto Dillo yang berkuasa di Gowa-Tallo pada tahun 1564. Perjanjian Topekkong sendiri diikuti Arung Tondong yang bernama I Yottong Daeng Rampa, Raja Bulo-Bulo I Lamappasokko dan Lamatti La Padenrengi Tadampalie, pada tahun 1564. Mediator dalam perjanjian ini adalah Kajao Laliddong, seorang negarawan kerajaan Bone.

TO MANURUNG DI SINJAI

Tahapan perkembangan sejarah Sinjai ataupun tahaan perkembangan Kerajaan di Sinjai secara umum berawal dari adanya To-Manurung yang diyakini oleh sebagian besar warga di Sulawesi Selatan sebagai orang yang turun dari langit. Namun menurut Muhannis (2004) hal ini pun perlu diluruskan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat itu. Bagi beliau To-Manurung sebenarnya hanyalah merupakan suatu rekayasa dari orang-orang yang memiliki kepentingan politik untuk meraih simpati atau sekedar untuk menguatkan ikatan sesuai dengan tujuannya. Seperti kasus To-Manurung di Luwu adalah meruakan hasil rekayasa dari kerajaan di Jawa untuk mengamankan jalur perdagangan besi yang waktu itu hanya dihasilkan di sekitar danau Matano. Aktivitas ini diawali oleh Majapahit dengan rajanya yang terkenal Rajasanagara (Hayam Wuruk) pada paruh ke dua abad XIV yang memerintahkan Patih Gajah Mada untuk meluaskan pengaruhnya di luar Pulau Jawa. Bukti kehadirannya adalah bahwa dalam lontara sakral Karampuang tertulis bahwa To-Manurung pertama di Karampuang berasal dari Manjappa atau Majapahit, bukti lain adalah adanya nama kampung yang merupakan tofomin Jawa seperti Dema (Demak) yang terletak di dekat pasar sentral Sinjai. Carumbang di Sinjai Barat adalah nama salah satu pusat kekuasaan Singosari di Jawa Timur. Demikian pula dengan To-Manurung di Gowa-Tallo sebagai upaya pengamanan dari bajak laut dari jalur perdagangan besi, sehingga mengangkat orang Bajo atau turijenne sebagai suami dari To-Manurung pertama di Gowa-Tallo.

                To-Manurung yang ada di Sinjai juga muncul karena adanya perebutan pengaruh dikalangan raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan, pada masa itu terjadi kekacauan yang dilakukan oleh bajak-bajak laut yang berasal dari kepulauan Sulu Philipina yang dibantu oleh Kaisar Ming dari Tiongkok. Apalagi saat itu ada perintah dari Kaisar Ming kepada Yang Lob untuk menguasai Laut Cina Selatan, Lautan Hindia dan Laut Jawa dan sekitarnya. Kehadiran pengacau bajak laut ini juga dikenal di Sinjai dan menjadi alasan utama pendirian benteng Balangnipa oleh raja-raja di Sinjai. Para bajak laut itu mengambil markas di Pulau Balunru’e (Burunglohe), pulau Same (Kambuno), serta pulau Batang Lambere (Batang Lampe). Keadaan ini tentu saja akan mempengaruhi kekuataan kerajaan Majapahit yang telah memegang hegemoni kekuasaan.

                Untuk mengamankan Nusantara ini, maka kerajaan besar di Jawa berupaya untuk menggalang kerjasama dengan raja-raja yang ada di Selawesi Selatan termasuk di Sinjai. Karena pada masa itu masyarakat masih terkotak-kotak dalam beberapa wanua dengan pimpinan kharismatik yang memerintah terbatas yang disebut dengan tomatoa, maka sulit untuk melakukan kerjasama karena masing-masing wanua bersifat otonom layaknya negara berdaulat. Untuk memajukan menjadi sebuah kerajaan maka dibuatlah rekayasa dengan mendatangkan seseorang dengan kharisma dan kebesarannya sehingga dipercaya sebagai sosok yang turun dari langit.

                Wanua dengan penduduk terbatas itu menghuni sebuah kawasan dengan jumlah penduduk yang terbatas dan kawin di antara sesamanya. Dan apabila ada yang hendak kawin ke dalam kelompoknya maka pria tersebut diharuskan membayar pallaha tanah yang berlaku hingga kini. Salah satu strategi untuk menjadikan beberapa wanua tersebut menjadi sebuah kerajaan, maka digabunglah wanua-wanua itu, sehingga menjadi kuat. Pemersatunya adalah To-Manurung itu sendiri. Nama-nama To-Manurung awal di Sinjai menyiratkan pula suatu nama yang berhubungan dengan Majapahit yang saat itu bernama Budha Hinaya antara lain nama Manurungnge ri Ujung Lohe yakni Barakelling dan Mara Kose. Kata Barakelling berasal dari bahasa Kawi yaitu Bhre artinya raja dan Kelling artinya takut. Jadi Barakhelling artinya raja yang ditakuti atau disegani. Demikian pula kata Mara Mose berasal dari bahasa kawi yaitu Mara artinya dewi sedangkan Mose berasal dari kata moksa yang artinya kelepasan atau alim. Jadi Mara Mose artinya gadis yang alim. Dalam sejarah Kerajaan Singosari nama ini dikenal dan pernah berkuasa pada tahun 1222-1229 M.

                To-Manurung dalam Lontara Tondong dan Bulo-Bulo disebutkan bahwa To-Manurung pertama yang muncul adalah seseorang yang diberi gelar Puatta Manurungnge ri Wawo Tonro atau Puatta Mula Timpangengngi Tanae yang kawin dengan anak dari To-Manurungnge ri Dampang Ujunglohe Bulukumba. To-Manurung ini melahirkan dua orang anak yaitu Sappe Ribulu (wanita dan tidak kawin) dan menjadi raja pertama di Tondong serta La Barubbu Tana atau juga sering disebut Barumpung Tanae yang akhirnya menjadi raja di Bulo-Bulo. Jejak-jejak keberadaan mereka sebagai To-Manurung masih dapat di lihat hingga kini walau dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. To-Manurung lain juga banyak ditemukan di wilayah Sinjai seperti Karampuang, Caile, Patontongan, Ale Karunrun Manimpahoi, dan Turungeng.

TERBENTUKNYA WANUA (KAMPUNG) DI SINJAI

Sebelum terbentuknya suatu Kerajaan, di setiap daerah, paling tidak kita harus menelusuri kehidupan manusia pada masa lampau. Pada masa lampau kehidupan manusia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara berkelompok, dan mempunyai kepala kelompok. Mereka belum mempunyai tempat yang menetap, kemudian selanjutnya menetap di gua-gua. Tetapi karena pola pikir manusia semakin berkembang dan pada akhirnya manusia bertempat tinggal menetap dan mendirikan rumah-rumah. Menurut I Made Sutaba (1966:4) bahwa “pada waktu itu penduduk sudah tinggal menetap di desa-desa, hidup bertani dan mengembangbiakkan binatang, seperti kerbau, baik untuk keperluan hidup sehari-hari misalnya untuk keperluan pertanian, transportasi, maupun untuk keperluan upacara-upacara terntentu.

                Dengan demikian terbentuklah masyarakat megalitik atau desa-desa megalitik yang mantap di bawah pimpinan seorang tokoh yang disegani dan dihormati, maka peranan tokoh semakin menonjol. Pada umumnya penduduk yang telah menetap dengan teratur, akan cenderung bertambah banyak dan keperluan hidupnya semakin meningkat yang harus dipenuhi, maka penduduk akan memerlukan lahan yang lebih luas, baik untuk keperluan pertanian maupun untuk pemukiman. Untuk memenuhi keperluan tersebut, maka dilakukan perambahan dan pengolahan hutan yang ada di sekitarnya. Bertambahnya jumlah penduduk akan merupakan tambahan angkatan kerja yang dapat digunakan secara produktif dalam kegiatan pertanian, perikanan dan lain-lain.

                Menurut Abu Hamid dalam makalah Hari jadi Sinjai, Kapan dan Mengapa, (1994:3) dikemukakan bahwa: Wilayah Kecamatan, Desa dan Kampung sekarang, adalah hasil pertumbuhan pemukimandari masa lampau. Pemukiman asli biasanya memilih ketinggian atau bukit yang di bawahnya terdapat sumber-sumber air. Sejauh mata memandang, dianggapnya wilayah kekuasaannya. Lambat laun perkembangan secara alami, perumahan bertambah banyak dan akhirnya terbentuk sebuah wanua atau kampung, mengadakan sarana pemukiman, seperti sarana pertemuan dan ibadah bersama.

                Dengan terbentuknya hanua (wanua, kampung), inilah nantinya yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu Kerajaan. Setiap anggota hanua bebas membuka tanah perladangan di sekelilingnya atas izin orang tua kampung. Penduduk kampung lain, harus minta izin dari pemilik Kampung bila ingin membuka tanah. Apabila suatu waktu kesuburan tanah sudah berkurang, mereka pindah tempat lain dan mendirikan pemukiman. Pengelolaan tanah dilakukan secara bersama-sama oleh penduduk Kampung, karena ikatan kekerabatan bersama. Pada umumnya pertanian mereka hanya memenuhi kebutuhan hidupnya atau subsistensi.

                Setiap Hanua tertutup bagi orang lain. Pada umumnya perkawinan terjadi dikalangan penduduk kampung sendiri (Endogami Desa) diantar oleh sepupu sekali atau sepupu dua kali (paralleean cross cousin), (Abu Hamid, 1994:40). Jika terjadi perkawinan di luar kampung lain, khususnya pria maka ia harus dikenakan pallaha tana (Semacam Pembayaran masuk kampung). Setelah kawin pasangan ini bebas mendirikan rumah, apakah dekat pemukiman orang tua suami atau istri. Akibat perkawinan, maka kampung menjadi besar atau penggabungan dua kampung atau menjadi hanua yang besar.

                Dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka sistem organisasi sosial juga berkembang semakin mantap, mengikat semua anggotanya di bawah pimpinan seorang tokoh yang disegani. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir batin, maka dalam masyarakat mulai timbul dan berkembang pembagian tenaga kerja yang merupakan tuntutan masyarakat.

                Dengan demikian dalam masyarakat megalitik, “kelompok-kelompok sosial itu berkembang menjadi empat kelompok (1)  para pemimpin, (2) para pendagi atau tukang, (3) kelompok yang mengatur upacara keagamaan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan penduduk, (4) kelompok yang tidak termasuk dalam salah satu kelompok di atas” (I Made Sutaba, 20, 26 September 1996:4). Sedangkan Abu Hamid berpendapat bahwa pemimpin-pemimpin diangkat dari kalangan mereka yang tertua, berwibawa, cerdas berdedikasi tinggi. (1994:4). Demikianlah Hanua (Wanua: kampung atau Desa) terbentuk dan tersebar saling berjauhan letaknya, masing-masing mengembangkan kebiasaannya dan kebanggaannya sendiri.

                Setiap Hanua (Wanua = Kampung atau Desa) memiliki “jago-jago” semacam pemberani untuk membela kampung yang siap berkelahi, maka tentu perang antara kampung sulit dihindari, perebutan kampung dengan segala hak miliknya berlangsung silih berganti dengan perdamaian. Perdamaian disusul dengan perkawinan dan saling memberi anak gadis, mewarnai kehidupan sosial budaya masa lampau.

                Kekacauan yang berlangsung lama (Sianre baleni taue), menghancurkan masyarakat dan kemanusiaan mereka. Dengan kemelut sosial seperti tersebut dicari jalan keluar untuk mempersatukan diantara kelompok-kelompok yang beselisih, ditemukan di dalam kepercayaan mereka suatu alat praktis dan idiologi untuk pembentukan negerinya dari suatu, anugrah atau rekayasa mendatangkan “To Manurung”. Sebuah konsep datangnya penyelamat yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mempersatukan kelompok-kelompok yang bertikai.

                Jadi untuk melihat pertumbuhan kerajaan-kerajaan yang ada di sinjai, tidak terlepas dengan adanya To Manurung menjadi cikal bakal raja sebagai pemerintah (Abu Hamid, 1994:5). Di daerah Sinjai terdapat beberapa kerajaan besar ataupun kecil yang tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Adapun kerajaan-kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Tondong, Kerajaan Bulo-Bulo, dan Kerajaan Lamatti yang berada di pesisir pantai, sedangkan Kerajaan Turungeng, maniangpaoi, Manipi, Suka dan Bala Suka terletak di daratan tinggi. 

PRASEJARAH SINJAI

Zaman prasejarah di Sinjai mencapai puncak keemasannya sekitar abad XIII samapi abad XV dengan peninggalan yang sangat kaya dan memperlihatkan suatu tingkat budaya yang sangat tinggi dan dapat disejajarkan dengan kebudayaan yang sama di Sulawesi Selatan seperti situs Tinco dan Sewo di Soppeng dan situs Allekkuangnge di Bone. Peninggalan arkeologis memberikan indikasi yang menguatkan akan keemasannya seperti dolmen, dakon, lumpang, temu gelang, tahta batu, batu pemujaan, batu pelantikan, pundek berundak. Bahkan juga terdapat keramik dan gerabah yang semakin memperkaya khasanah budaya Sinjai.

Dalam kawasan Lalengbata yang merupakan pusat kerajaan Lamatti terdapat peninggalan berupa lebih dari 200 buah lumpang batu dengan berbagai ukuran. Selain lumpang batu, ditemukan pula batu pelantikan, batu babang atau batu pintu, calo-calo. Kekayaan lain adalah ditemukannya kuburan kuno, menhir. Khusus untuk batu dakonnya sampai hari ini belum ditemukan. Peninggalan berupa keramik juga turut memperkaya situs ini.

Kekayaan yang tak kalah menariknya adalah situs Ale Tondong yang dulunya merupakan pusat Kerajaan Tondong di Alehanuae dengan peninggalan berupa lumpang batu, dakon, pecahan gerabah, keramik asing, tahta batu serta goresan-goresan (sudah tidak ditemukan lagi karena ditumbuhi lumut). Berdampingan dengan Ale Tondong adalah Ale Bulo-Bulo yang terletak di atas bukit yang juga sangat kaya dengan lumpang batu, batu tahta, dakon, pecahan gerabah dan keramik. Masih dalam situs Bulo-Bulo, kea rah kaki bukit ada situs yang tak kalah menariknya yaitu situs Topekkong yakni Batu Perjanjian yang dikelilingi benteng alam berupa tumpukan batu yang berisi tanah. Situs lain yang tak kalah pentingnya yaitu situs Tallasa yang terletak tidak jauh dari situs Topekkong dengan koleksi berupa lumpang batu dan dakon serta mata air yang sejuk.

PERSEKUTUAN LIMAE AJATTAPPARENG

Persekutuan Limae Ajattappareng terbentuk untuk mempererat kerjasama perdagangan, terutama perdagangan beras dan kayu cendana. Dalam rangka menjaga eksistensi persekutuan kelima kerajaan (Kerajaan Suppa, Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Sawitto, Kerajaan Allita, dan Kerajaan Rappang) membuat suatu ikrar sebagai salah satu wuud kebersamaan. Disamping itu, kerajaan yang termasuk dalam persekutuan tersebut melakukan kawin mawin diantara raja-rajanya. Dengan demikian, secara teoritis kerajaan yang masuk dalam persekutuan tersebut dapat langgeng, karena diikat oleh adanya pertalian darah atau geneologi sebagai alat perekat diantara kerajaan-kerajaan Limae Ajattappareng.

Isi perjanjian Persekutuan Limae Ajattappareng diibaratkan sebuah rumah yang memiliki lima kamar. Kelima kamar tersebut, setiap raja dan rakyat bebas menempati sesuai keinginannya. Perjanjian tersebut memberikan indikasi tentang adanya kebebasan setiap rakyat dari kelima kerajaan untuk berusaha tanpa meminta izin terlebih dahulu pada kerjaan tertentu. Sekaligus rakyat dan raja dapat melakukan perkawinan diantara mereka, tanpa dianggap melanggar adat istiadat dari setiap kerajaan yang masuk dalam persekutuan (Pabitjara, 2006: 18).

Tujuan Persekutuan Limae Ajattappareng adalah kecenderungan pada kerjasama kesejahteraan bersama. Dalam konsepsi persekutuan, tidak ada keinginan dari kerajaan yang aliansi untuk saling menginsafi. Setiap kerajaan mempunyai hak yang sama untuk saling memperingati, menunjukkan hal yang baik, sesuai falsafah orang bugis mali, siparappe, malilu sipakainge, rebba sipatokkong. Artinya; hanyut diselamatkan, lupa diingatkan, jatuh dibantu. Dengan demikian, setiap kerajaan mempunyai kedudukan yang sama dalam persekutuan tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Perjanjian untuk mengadakan persekutuan diadakan di suatu tempat di wilayah Kerajaan Suppa. Maka secara resmi lahir atau berdirinya persekutuan yang disebut Limae Ajattappareng yang bersifat kekeluargaan.

Keberadaan kerajaan Suppa di Sulawesi Selatan sebagai pemegang hegemoni perdagangan dilatari oleh jalur perdagangan Nusantara yang semakin ramai. Hal itu, berkaitan dengan terbukanya Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan Utara-Selatan, sehingga dapat menghubungkan secara langsung antara Cina dengan Kepulauan Nusantara dan India pada awal abad XVI. Disisi lain, yang membuat jalur perdagangan dan pelayaran semakin ramai yakni ditemukannya kompas sebagai suatu alat yang dapat digunakan sebagai penunjuk arah mata angin, sehingga pelayaran pesisir pantai sudah berani mengarungi lautan bebas (Pelras, 2006: 303).

Terbentuknya Persekutuan Limae Ajattappareng pada abad XVI yaitu pada masa pemerintahan La Makkarawie Datu Suppa yang diperkirakan pada 1523 M. Pernyataan ini sesuai dengan data yang diperoleh dari lontara yang menyatakan bahwa “Seppulo dua taung rumpa’nna arajangge ri malaka, na ripammulani assiajingge riasengge Limae Ajattappareng” (lontara, Arung Bacukiki) (Pabitjara, 2006: 125). Masing-masing kerajaan yang mengadakan persekutuan tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk tetap menjaga hubungan atau kerjasama, terutama dalam bidang ekonomi, politik serta budaya sebagai wujud kebersamaan. Disisi lain, kerajaan yang bersekutu tidak diikuti oleh ambisi untuk saling menguasai antara satu denga yang lainnya.

Masing-masing kerajaan yang berikrar diawali raja Pateddunggi dari Addoawang Sidenreng, La Paleteyangi Raja atau Datu Sawitto, La Makkarawie Datu Suppa, La Pakkolongngi Arung Rappeng dan juga sebagai Arung Allita. Isi dari ikrar Persekutuan Limae Ajattappareng berdasarkan lontara, sebagai berikut:

Naiya Limae Ajattappareng silellang bola lima bili. Kegikegi napoji ininna iyanatu mauttamai ananna ta timpa tange’na Limae nassu ananna, tenri sokkang ri teyana anae tenri lawa ri maelona, sijellokang jari tana, tessitaro pakka seseyang maruma siliwekkang makkaja sipalalo, malilu sipakainge, siakkoling-kolingeng sipakainge rideceng paggangkana, rebba sipatokkong, mali siparappe, tessijollereng rappo-rappo, tessi akkellang-kellangeng limae massiyajing, tessiyenrekang ribulu, tessinoreng ri lompo, deceng tauru ja’tadwai tessiyasengeng deceng rekko cedde’mi padecengngi, iyapa namadeceng napadecengi idi limae, tapada poadai tapadai bicarakki pada tuttungi peta mekkeda siyatepperengngi mappau tessipabbelleang, malasai seddi, mabburai eppa, malasai dua mabburai tellu, malasai tellu mabburai dua, malasai eppa mabburai seddi, tessitudangeng massiyajing lima tassapai unganna gangkanna talolongenna deceng paggangkanna iya nasiturusinna ikkeng Limae Ajattappareng naripadduppa iya riajjancingengnge”.

Artinya:

Kerajaan Limae Ajattappareng diibaratkan seperti rumah yang mempunyai lima kamar, dimana salah satu dari lima kamar yang disukai itulah yang dimasuki. Terbuka pintu untuk keluar masuk bagi anak-anaknya, dan tidak ada paksaan serta keinginan untuk menghalangi kemauannya. Masing-masing menentukan batas daerah, dan mempunyai kebebasan untuk mencari nafkah, saling memperingati dalam kebajikan dan menegur yang salah. Bahkan tidak ada keinginan untuk berhenti menyampaikan kebaikan. Bila jatuh harus saling menegakkan, jika hanyut harus saling tolong menolong. Tidak ada keinginan untuk menunjukkan keburukan dari kelima bersaudara. Kelimanya harus secara bersama-sama mendaki ke gunung, dan menuruni lembah. Adapun kebaikan dan keburukan ditanggung bersama. Tidak dianggap baik jika hanya sebagian menikmatinya. Akan dikatakan baik, jika dinikmati bersama. Bila ada masalah, maka kelimanya harus membicarakan persoalan itu, masing-masing harus hadir. Saling menentukan dan mentaati batas dalam berbicara, saling mempercayai dan tidak akan berdusta. Sakit satu, empat yang akan mencari obat, sakit dua, tiga yang mencari akan obat, sakit tiga, dua yang akan mencari obat, sakit empat, satu yang akan mencari obat. Kelima yang bersaudara bersatu dan berusaha untuk mencari kebajikan. Kesepakatan ini merupakan ikrar dari Limae Ajattappareng yang harus dibuktikan sesuai ikrar dalam kehidupan kelak (Lontara, H. Paewa) (Pabitjara, 2006: 126-127).

Berdasarkan isi ikrar tersebut, bahwa kelima kerajaan mempunyai hak dan wewenang serta kebebasan mengembangkan kerajaannya. Kelima kerajaan yang bersekutu tidak ada salah satu diantara mereka yang mentolerir atau dapat memegang hegemoni di Persekutuan Limae Ajattappareng. Dengan kata lain, bahwa masing-masing raja mempunyai kedaulatan atas wilayah kerajaannya,sebagaimana sebelum terjadi persekutuan tersebut. Bahkan rakyat dalam persekutuan mempunyai kebebasan mencari nafkah di kerajaan lain tanpa mendapat gangguan dan mempunyai kemerdekaan untuk menetap pada kerajaan dalam persekutuan tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Status dan kedudukan dari kelima kerajaan adalah sama dalam menentukan kebijakan dalam persekutuan itu. Apabila didasarkan pada aturan kerajaan, maka Kerjaan Suppa dan Kerajaan Sidenreng dianggap sebagai yang tertua dalam persekutuan itu. Sedangkan kerajaan lain, seperti Kerajaan Rappeng, Kerajaan Allita dan Kerajaan Sawitto dianggap sebagai saudara muda dalam persekutuan ini. Akan tetapi, segala keputusan yang akan diambil, biasanya kelima kerajaan diundang dalam suatu rapat kerajaan untuk menentukan kebijakan, terutama menyangkut masalah yang dihadapi, tindakan harus dilakukan untuk perkembangan dari Persekutuan Limae Ajattappareng.

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT BARRU

Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial merupakan sesuatu yang dianggap sangat penting untuk mencari latar belakang hidup dan sifat mendasar suatu masyarakat. Masalah stratifikasi sosial merupakan masalah yang menyangkut perbedaan dan derajat terhadap individu dalam masyarakat.

Ukuran perbedaan dapat dilihat dari kekuasaan dan kekayaan, sehingga orang memiliki keduanya dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain. Hal senada juga dikemukakan oleh Sorokin dalam Soekanto (1992 : 251) sebagai berikut :

Sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur, barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap masyarakat yang berkedudukan dalam lapisan atas. Mereka yang hanya sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang lebih rendah.

Perbedaan kedudukan dalam suatu masyarakat akan lebih jelas bila melihat kecenderungan orang-orang yang menganggap dirinya memiliki kedudukan tertentu untuk bergaul dengan orang-orang dari kalangan mereka sendiri.

Pelapisan sosial masyarakat di Kabupaten Barru pada umumnya sama dengan pelapisan sosial dengan masyarakat Bugis pada umumnya. Menurut Mattulada (1995 : 30), pelapisan sosial masyarakat Bugis dibedakan kedalam tiga lapisan, yaitu :

1.   Anakarung (Lapisan raja beserta sanak-keluarganya; kaum bangsawan)

2.   Maradeka (= Lapisan msyarakat jelata atau orang kebanyakan)

3.   Ata (= Sahaya)

Dalam golongan pertama, yaitu Anakarung yang merupakan golongan pertama sering dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu Arung, Ana Cera’, dan Tau Deceng. Sehingga penggolongan lapisan masyarakat menjadi Lima golongan seperti yang dikemukakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, Seksi Kebudayaan (1983 : 44), tentang stratifikasi sosial masyarakat Barru sebagai berikut :

1.   Arung (bangsawan tinggi)

2.   Ana Cera’ (bangsawan menengah)

3.   Tau Deceng (bangsawan rendah)

4.   Tau Sama’ (masyarakat biasa)

5.   Ata’ (budak belian)

Berdasarkan pelapisan yang telah dikemukakan di atas, jelas terlihat adanya keterkaitan sosial diantara semua golongan tersebut. Biasanya golongan bangsawan merupakan penguasa sekaligus sebagai pemegang tampuk pemerintahan sekaligus memiliki tingkat sosial yang lebih tertinggi atau teratas dalam pelapisan masyarakat. Sementara golongan rakyat kebanyakan atau To Sama’ merupakan orang-orang yang bukan bangsawan. Sedangkan golongan Ata’ adalah budak, yaitu orang-orang tawanan perang, orang yang diperjualbelikan, orang yang tidak membayar hutang dan orang yang melanggar pantangan adat, dan merupakan golongan dengan status sosial paling rendah.

Dalam kehidupan sosial terutama yang berhubungan dengan urusan perjodohan pada masa lampau di Barru, dimana seorang wanita hanya boleh menikah dengan laki-laki yang berasal dari lapisan sosial yang sederajat atau lebih tinggi, sebaliknya bangsawan laki-laki boleh-boleh saja menikah dengan wanita lain yang sederajat maupun yang lebih rendah lapisan sosialnya.

Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan istilah-istilah tersebut hampir sudah tidak ditemukan lagi di tengah-tengah masyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari sudah tidak nampak jelas lapisan masyarakat ini. Tetapi di lain pihak muncul pelapisan baru dalam masyarakat dimana orang yang dianggap memiliki kedudukan tinggi adalah orang yang memiliki kekayaan, jabatan dan pendidikan yang tinggi. Sementara golongan yang lain hanya menjadi golongan biasa yang umumnya ada dalam masyarakat.

SISTEM KEKERABATAN

Sistem kekerabatan merupakan ikatan keluarga yang terjalin sampai generasi dan berlangsung terus menerus. Sehingga hubungan kekerabatan akan menjadi sangat luas bukan saja karena memiliki nenek yang sama, tetapi karena perkawinan diantara keluarga mereka.

Sebagaimana pada umunya dengan orang Bugis lainnya, sistem kekerabatan orang Barru pada umumnya dan orang Tanete pada khususnya yaitu Bilateral atau parental dan sangat luas sebagaimana yang dikemukakan Walinono 1979 : 45), sebagai berikut:

Sistem kekerabatan orang tanete termasuk sistem bilateral atau parental, yaitu sistem yang mengikuti baik garis keturunan ibu maupun garis keturunan ayah. Dengan demikian, hubungan kekerabatan orang Bugis menjadi sangat luas, karena disamping menjadi keluarga pihak ibu, ia punmenjadi keluarga pihak ayah.

Dalam bahasa Bugis, sistem kekerabatan dikenal dengan Asseajingeng. Istilah-istilah Asseajingeng (kekerabatan) orang Bugis dapat diketahui berdasar apa yang kemukakan oleh Mattulada  (1995 : 35-38), yaitu :

A.   1.  BoE’ ............................... Buyut, yaitu ibu/ayah/ paman/bibi/dari nenek

2.  Kajao .............................. Nenek perempuan, yaitu ibu dari ibu/ ayah dari Ego, dengan semua saudara-saudara dan sanak-keluarga dalam angkatan dengan nenek perempuan.

3.  Nene’ atau Toa’ .............. Nenek laki-laki, yaitu ayah dari ibu/ayah dari Ego, dengan semua saudara-saudara dan sanak-keluarga laki-laki saudara dan sanak-keluarga laki-laki dalam angkatan setara dengan nenek.

B.  4.  Inang atau Indo’ ............. Ibu dari Ego.

5.  Amang atau Ambe’ ......... Ayah dari Ego.

6.  Inaure ............................ Bibi, yaitu saudara-saudara perempuan dan sanak-ke-luarga perempuan, dalam angkatan setara dengan ibu/ayah dari Ego.

7.  Amaure .......................... Paman, yaitu saudara laki-laki dan sanak keluarga laki-laki dari ibu/ayah Ego.

8.  Matua ............................ Mertua lelaki/perempuan, yaitu ibu/ayah dan sanak-keluarga dalam angkatan setara dengan ibu/ayah dari isteri Ego. Juga ibu/ayah dan sanak keluarga dalam angkatan setara dengan ibu/ayah dari Ego, bagi isteri Ego.

9.  Puru-indo’....................... Ibu tiri, ialah isteri dari ayah Ego, bukan yang melahir-kan Ego.

10.Puru-ambe’ .................... Ayah tiri, ialah suami dari ibu Ego, yang membuahi ibu Ego yang melahirkan Ego.

C.  11.Lakkai atau Ambeana’ ... Suami.

1.    Waime atau Indoana’ ..... Isteri Ego.

2.    Ana’ dara ....................... Saudari-saudari Ego.

3.    Padaoroane .................... Saudara-saudara lelaki dari Ego.

4.    Ana’ burane ................... Saudara laki-laki dari isteri Ego, bagi isteri Ego.

5.    Padakkunrai .................. Saudara perempuan dari isteri Ego, bagi isteri Ego.

6.    Ipa’ ................................. Ipar, yaitu saudara perem-puan/laki-laki dan sanak-keluarga dalam angkatan setara dari isteri Ego. Juga saudara-saudara perempu-an/laki-laki dan sanak ke-luarga dalam angkatan seta-ra dari Ego, bagi isteri Ego.

7.    Baiseng .......................... Mertua perempuan/laki-laki dari anak-anak dan kema-nakan-kemanakan Ego.

8.    Salessureng sikaporo’ .... Saudara-saudara tiri laki-laki/permpuan dari Ego, yaitu saudara-saudara laki-laki/perempuan yang tidak sedarah dengan Ego.

9.Sapposiseng ................... Sepupu sekali, yaitu anak-anak lelaki/perempuan dari saudara-saudara perempu-an/lelaki dari ibu/ayah Ego.

10.Sappokkarua ................. Sepupu-dua kali, yaitu anak-anak lelaki/perem-puan dari sepupu sekali ayah/ibu Ego.

11.Sappokkatellu ................ Sepupu tiga kali, yaitu anak-anak lelaki/perempu-an dari sepupu dua kali ayah/ibu Ego.

12. Anri ............................... Adik, ialah semua saudara/ saudari dan sanak-keluarga perempuan/lelaki dalam angkatan setara dengan Ego, yang dalam usia lebih muda dari Ego.

13. Daeng ............................ Kakak, ialah semua sauda-ra/saudari dan sanak-keluarga perempuan/lelaki dalam angkatan setara dengan Ego, yang dalam usia lebih tua dari Ego.

14. Lago ............................... Suami dari saudari-saudari dan suami dari sepupu-sepupu perempuan dari isteri Ego.

D.  26.Ana’ ............................... Anak, ialah anak-anak perempuan/ lelaki dari Ego.

27.Anaure ........................... Kemanakan, ialah putera/ puteri dari saudara-saudari Ego dan isteri serta putera/ puteri dari sanak keluarga Ego dan isteri Ego dalam angkatan setara dengan Ego.

28.Pura-ana’ ....................... Anak-tiri, yaitu putera/ puteri dari isteri Ego, yang dibuahi oleh suami yang lain sebelum Ego.

29.Menettu ......................... Menantu, ialah suami atau isteri dari puter/puteri Ego, serta suami atau isteri kemanakan-kemanakan Ego dan isteri Ego.

E.   30. Eppo ............................. Cucu, yaitu putera/puteri dari anak-anak perempuan/ lelaki dan kemanakan-kemanakan Ego.

Dalam masyarakat Bugis, hubungan kekeraban (Asseajingeng) sangat diperhatikan terutama dalam pencarian jodoh. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan orang Bugis untuk melakukan perkawinan dalam lingkungan keluarga sendiri, baik yang dihitung dari garis keturunan ayah maupun ibu. Dalam hal ini, mencari jodoh dalam kalangan keluarga sendiri dianggap dapat memperdekat hubungan kekeluargaan atau memperdekat hubungan kekeluargaan yang sudah agak jauh.

BARRU

Perubahan Menjadi Kabupaten

Setelah Indonesia memproklamasikan diri menjadi sebuah Negara pada tahun 1945, maka segala masalah yang ada di dalam Wilayah teritorial bangsa Indonesia, adalah tanggung jawab sepenuhnya bangsa Indonesia, yang sebelumnya adalah di segala aturan dan kebijakan yang berlaku adalah kebijakan dari penjajah.

Namun bukan berarti bahwa setelah Indonesia lepas dari penjajah, tidak ada lagi persoalan yang muncul. Kemelut politik masih mewarnai perjalanan bangsa Indonesia pada awal-awal berdirinya yang melibatkan para elit politik bangsa pada saat itu. Seperti pada tahun 1959 dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli dengan kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya yang sebelumnya berlaku Undang-undang sementara 1949.

Maka setelah itu ditopang lagi oleh Penpres No. 6 tahun 1959, pimpinan dalam pemerintahan diletakkan dalam tangan seorang kepala daerah, baik dalam bidang eksekutif sebagai top administrator di bidang Legislatif sebagai ketua DPRD.

Melihat realitas di atas, maka tentunya di setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia, yang memiliki potensi daerah baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam tentunya, ingin membentuk pemerintahan sendiri. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuklah panitia penuntut Kabupaten Barru pada bulan September 1957 yang menginginkan Barru sebagai daerah otonom setingkat Kabupaten.

Dengan ditandatanganinya naskah Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Juni 1959, tentunya menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Barru untuk mewujukan cita-citanya. Sehubungan dengan selesainya tugas dari panitia penuntut Kabupaten Barru, maka pada tanggal 20 Oktober panitia ini dibubarkan dan diganti dengan Panitia Realisasi Kabupaten Barru. Djauharuddin (2000 : 49), menjelaskan tentang penggantian hal tersebut :

Membubarkan badan penuntut Kabupaten Barru dan membentuk penggantinya panitia realisasi Kabupaten Barru yang ketuanya andi Iskandar Unru dari Swapraja Tanete, yang anggota-anggotanya adalah anggota Badang Penuntut Kabupaten Barru ditambah pegawai-pegawai swapraja.

Dalam rangka pencalonan untuk memimpin Barru menghangat, pencalonan kepala menyebabkan partai-partai politik sibuk mengadakan konsolidasi dengan partai-partai politik lainnya. Ini tentunya hal yang lumrah bagi menghadapi pemilihan kepala daerah, namun yang selalu menjadi korban dari hal tersebut biasanya rakyat, seperti yang dikemukakan Nurul Huda dalam Thaha (2004 : 35), sebagai berikut :

Fenomena yang melimpah terhadap fenomena politik partai membuat kita lupa dan tidak sensitif terhadap ruang siasat kebudayaan rakyat. Bisa jadi berbagai ratapan terhadap kondisi politik kini karena melupakan akar sekaligus kekuatan demokrasi sendiri, yakni massa rakyat. Sementara itu, energi masyarakat justru diabaikan. Sementara partai-partai politik justru mengeksploitasinya setiap menjelang pemilu.

Namun apa yang dikemukakan oleh Nurul Huda tersebut, tentunya belum semuanya terjadi di Barru pada saat itu. Karena, pergolakan politik yang terjadi pada tahun-tahun tersebut di daerah tidak terlalu panas bila dibandingkan pada saat sekarang ini. Apalagi Barru pada saat itu masih dalam tahap transisi menjadi sebuah daerah otonom, yang tentunya juga masyarakat belum paham akan terlalu mengerti akan hal tersebut.

Perkembangan politik selanjutnya adalah seluruh komponen yang ada di Kabupaten Barru, baik partai politik golongan-golongan lainnya serta seluruh masyarakat mengajukan calon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang bersama dengan Panglima KDM, SST membentuk Panitia (Team) untuk meneliti setiap calon Kepala Daerah.

Dengan terbentuknya Panitia penyeleksi calon Kepala Daerah Barru, maka tidak lama Kepala Daerah pertama Barru pun diangkat melalui SK Pengangkatan No. UP. 7/2/39/376 tanggal 28 Januari 1960. Seperti yang dikemukakan oleh Djauharuddin (2000 : 49) sebagai berikut :

Akhir Januari 1960 tersiarlah berita di surat kabar bahwa La Nakka Letnan Satu AD Kepala Kantor Veteran Kotapraja Makassar diangkat sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Barru. Menyusul terbitnya SK Pengangkatan No. U.P. 7/239/376 tanggal 28 Januari 1960, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1960.

Setelah adanya Kepala Daerah definitif yaitu La Nakka, maka panitia realisasi Kabupaten Barru dipimpin ketuanya Andi Iskandar Unru dan tokoh-tokoh masyarakat Barru ke Ujung Pandang manghadap Gubernur untuk menyatakan dukungan pengangkatan La Nakka sebagai Kepala Daerah Barru yang pertama.

Hanya berselang satu bulan setelah penetapan La Naka sebagai Kepala Daerah Tingkat II Barru, tepatnya pada tanggal 20 Februari bertempat di Balai Pemerintahan Swapraja. Selanjutnya dilengkapi perangkat pemerintahan daerah Barru, sementara Andi Iskandar Unru diangkat menjadi Sekretaris Daerah. Anggota Badan Harian (BPH) terdiri dari 4 orang, sedangkan anggota DPRD Gotong Royong terdiri dari 18 orang.

Dalam perkembangan kemudian, maka pada tahun 1961, wilayah-wilayah pemerintahan (bekas Swapraja) yang berstatus distrik, juga mengalami perubahan menjadi 5 wilayah pemerintahan administrasi yang disebut Kecamatan. Adapun kelima Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1.   Kecamatan Barru, bekas Swapraja Barru

2.   Kecamatan Tanete Rilau, bekas Swapraja Tanete

3.   Kecamatan Tanete Rilau, bekas Swapraja Tanete

4.   Kecamatan Soppeng Riaja, bekas Swapraja Soppeng Riaja

5.   Kecamatan Mallusettasi, bagian bekas Wilayah Swapraja Mallusetasi. (Tim Penyusun Barru, Tanpa Tahun : 9)

Sehubungan dengan perkembangan Kabupaten Barru yang begitu pesat, dari berbagai segi, maka pada tahun 1996, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 530/VI/1996 tanggal 27 Juni 1996, telah ditetapkan 2 wilayah Kecamatan Perwakilan, yaitu:

1.Kecamatan Perwakilan Balusu dengan wilayah meliputi sebahagian kecamatan Barru dan Kecamatan soppeng Riaja.

2.Kecamatan Perwakilan Pujananting dengan wilayah meliputi sebahagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

(Tim Penyusun Barru, Tanpa Tahun : 9).

Sampai pada tahun 1995 atau setelah menginjakkan usianya pada angka 45, Kabupaten Barru, telah 5 kali mengalami pergantian Bupati, yaitu :

1.   Lanakka                                                (20-2-96 s/d 1-1-1966)

2.   H. Machmud Sewang                              (16-7-1965 s/d 5-3-1980)

3.   H. Andi Syukur                                     (5-3-1980 s/d 5-3-1985)

4.   H. Mansyur A. Sulthan, BA                    (5-3-1985 s/d 5-3-1990)

5.   Drs. H.A. Pamadengrukka M                  ( 5-3-1990 s/d 5-3-1995)

6.   Drs. H.A. Makkassau Razak                   (6-4-1995 s/d 6-4-2000)

Memasuki pertengahan tahun 2000, Kabupaten Barru yang sebelumnya memiliki lima Kecamatan dan dua Kecamatan Perwakilan telah memiliki tujuh Kecamatan dengan ditetapkannya kedua Kecamatan Perwakilan tersebut menjadi Kecamatan Defenitif dengan wilayah yang sama ketika masih berstatus sebagai Kecamatan Perwakilan.

BARRU PADA MASA KEMERDEKAAN

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, daerah Barru disebut Onderafdeling. Dimana dalam perkembangan selanjutnya daerah Barru dibagi dalam empat Onderafdeling.

Namun pembagian wilayah ini berubah setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 29 1959 (Depdikbud, 1978 : 106) tentang pembentukan daerah-daerah Sulawesi. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 1961 Kabupaten Barru dibagi dalam lima Kecamatan dan 25 Desa. Dalam perkembangan selanjutnya Desa di Kabupaten Barru bertambah menjadi 54 Desa hingga saat sekarang ini.

BARRU PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

Masa pendudukan Jepang tidak dapat dilepaskan dengan perjalan bangsa Indonesia termasuk Barru. Untuk menduduki Sulawesi Selatan, Jepang bergerak dari Manado yang telah diduduki pada tanggal 11 Januari 1942, kemudian Menduduki Kendari pada tanggal 24 Januari 1942 dan pada akhirnya memasuki wilayah Sulawesi Selatan pada bulan berikutnya.

Setelah menguasai kota Sinjai pada tanggal 9 Februari 1942, maka pada keesokan harinya Jepang berhasil menduduki Makassar. Dengan jatuhnya Makassar membuat daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan dengan mudah diduduki oleh Jepang, termasuk Barru yang berhasil diduduki pada bulan itu juga, sebagai mana yang dikemukakan oleh Juderiah (2003 : 36) :

Wilayah Barru diduduki oleh tentara Jepang pada bulan Februari 1942 pada saat tentara Jepang mengejar tentara Belanda yang mundur dari kota Makassar menuju pertahanan terakhir Hindia Belanda di Enrekang.

Setelah Barru jatuh ke tangan Jepang, maka semua urusan pemerintahan diambil alih oleh Jepang. Pembagian wilayah pada masa pendudukan Jepang pada dasarnya sama dengan pembagian wilayah pada masa pedudukan Belanda, yang membedakannya hanya dari segi bahasa yaitu bahasa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Barru disebut Bunkeen Karibun Kariken yang membawahi beberapa distrik yang disebut Sau. Masa pendudukan Jepang struktur pemerintahan Barru yaitu daerah tingkat Swapraja (syu) dikoordinir oleh Syuco, distrik (son) dikoordinir oleh Kumico.

BARRU PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA

Barru pada masa penjajahan Belanda terdiri atas beberapa Kerajaan, yaitu Kerajaan Tanete, Kerajaan Barru, dan Kerajaan  Balusu, serta Kerajaan Nepo (Mallusetasi). Dalam perkembanganya keempat Kerajaan tersebut berhasil ditaklukan oleh Belanda dengan menandatangani perjanjian “Korte Varklaring”, dimana pada tahun 1905 seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan sudah menandatangani perjanjian tersebut.

Sejak dari itulah mulai Belanda mengatur administrasi pemerintahannya di daerah ini. Mula-mula diangkatlah  komandan tentaranya menaklukan Balusu menjadi Contreleur yang meliputi wilayah kekuasaannya Barru dan Soppeng yang berkedudukan di Lapasu. Seperti yang dikemukakan oleh Djauharuddin (1994 : 3) sebagai berikut :

Contoleur yang pertama di Barru adalah Hoest Heart pada tahun 1910. Kerajaan Nepo karena hubungan kekeluargaan serta letak geografisnya dekat dengan Kerajaan-kerajaan tersebut. Kerajaan Nepo di gabung kedalam pemerintahan onderafdeling Parepare, dimana Onderafdeling Barru digabung  dalam afdeling Parepare.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Onderafdeling Barru mempunyai 3 Zelfbestuurende Landshappen yang jumlahnya 15 buah. Dengan demikian struktur organisasi dan pemerintahan Barru berada di bawah pengaruh kekuasaan Belanda sampai datangnya pendudukan Jepang.

KERAJAAN-KERAJAAN DI BARRU

Sebelum menjadi daerah Tingkat II pada tahun 1960, Barru terdiri dari beberapa Kerajaan-Kerajaan kecil. Adapun kerajaan yang dikenal yaitu, Kerajaan Beru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja, dan Kerajaan Mallusetasi.

a.   Kerajaan Beru (Barru)

Kerajaan Beru Pertama kali dirintis oleh Puang Ri Bulu Puang Ri Campa, sampai datangnya seorang dari keturunan Manurungnge Rijanga-Janga dan menjadi raja pertama yang bergelar Karaeng Peluwa Dg. Patanra Wanna yang berasal dari Bone. (Tim Penyusun Barru, 1996 : 2). Kemudin setelah raja Beru ke XXVI Andi Sadapoto, kemudian digantikan oleh Andi Saribanong sebagai Raja Beru terakhir.

b.   Kerajaan Tanete

Kerajaan Tanete berdiri sekitar pertengahan Abad ke XVI dengan Raja pertama Datu Gollae yang merupakan kemanakan dari Raja Gowa ke X. “Sampai pada Daeng Sinjai, Raja ke tujuh, nama Kerajaan Tanete masih Kerajaan Angangnionjo” (Mattalatta, 2003 : 24). Nanti pada Raja selanjutnya yaitu To Maburu Limanna, Kerajaan Angangnionjo berubah nama menjadi Kerajaan Tanete. Pada masa kemerdekaan (tahun 1950), Andi Iskandar Onroe menjadi Raja Tanete terakhir menggantikan pamannya Andi Baso (Raja Tenete ke XXI). Pada masa ini Kerajaan Tanete menjadi Swapraja.

c.    Kerajaan Soppeng Riaja

Dalam wilayah Soppeng Riaja berdiri beberapa Kerajaan kecil, diantaranya Lampoko/Balusu, Ajakkang, Kiru-kiru, dan Siddo, yang bernaung dibawah Kerajaan Ajatappareng yang diawasi oleh Kerajaan Lili Nepo. Pada abad ke XVI Kerajaan Gowa menyerang kerarajaan-kerajaan di Barru termasuk Kerajaan Soppeng Riaja, dengan misi menyebarluaskan agama Islam. Pada abad ke XVII Kerajaan Bone berhasil mengalahkan Kerajaan Gowa, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Raja Soppeng untuk membebaskan Kerajaan Balusu, Ajakkang, Kiru-Kiru dan Siddo. Karena geografis dari kerajaan-kerajaan tersebut terletak di wilayah kekuasaan Kerajaan Soppeng bagian Barat sehingga daerah-daerah kerajaan tersebut diberi nama Soppeng Riaja.

d.   Kerajaan Mallusetasi

Sebelum Mallusetasi menjadi sebuah Kerajaan, daerah ini terdiri atas beberapa distrik, diantaranya : Kerajaan Nepo, Palanro, Bojo, Bacukiki dan Soreang. Raja pertama adalah seorang wanita yang bernama Isima’tana dengan gelar Petta Tellu Latte. Pada tahun 1907 Isima’tana meninggal dan digantikan oleh raja wanita juga yang bernama Maa’kum dengan gelar Petta Mallusetasi, setelah meninggal digantikan oleh suaminya yang bernama La Calo. H. Andi Cambolang merupakan pengganti La Calo yang memerintah sampai pada tahun 1957.

SEJARAH PENAMAAN BARRU

Dalam naskah sejarah daerah Kabupaten Barru yang bersumber dari Lontara Barru, bahwa yang mula-mula memberi nama Barru ialah “Keluarga yang datang dari Luwu yang dipimpin oleh Lawara Malluajeng yang juga digelar Puang Ribulu Puang Ri Campa”. (Tim penyusun Barru, 1997 : 1). Adapun maksud kedatangan orang Luwu itu adalah untuk mencari tempat dimana air dewata yang berpindah yang sekian lama sebelumnya dipelihara di tempat asalnya Luwu. Namun pada suatu ketika tiba-tiba menghilang dan diperkirakan di tempat lain.

Menurut kepercayaan orang tersebut air dewata tersebut memiliki kesaktian dan merupakan pusaka raja-raja turun-temurun, warisan dari batara guru, yang barang siapa tetap memilkinya ia mempunyai kharisma atau kesaktian untuk dapat memerintah rakyatnya dengan aman dan tenteram.

Setelah keluarga dari Luwu ini mengembara di beberapa tempat, akhirnya sampailah di atas sebuah gunung, tempat ditemukannya air sakti tersebut. Olehnya itu, mereka menetap ditempat itu “yang saat sekarang ini diberi nama Ajarengnge sedangkan sumber air disebut Pujung Waranie” (Djauharuddin,  2000 : 1). Karena di atas gunung itu banyak terdapat pohon yang oleh mereka disebut dengan pohon Aju Beru, maka tempat tersebut disebut Beru. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Tim Penyusun Barru (Tanpa Tahun : 1) sebagai berikut :

Di sekitar tempat itu banyak tumbuh pohon yang oleh mereka diberi nama AJU BERU (pohon BERU). Selanjutnya tempat pemukiman tersebut diberi nama BERU, yang dari hari ke hari semakin ramai karena datangnya penghuni Beru dari berbagai tempat.

Sebagai kaum pendatang ditempat kosong tersebut, maka Lawara Malluajeng beserta keluarganya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya. Pada mulanya mereka hanya dapat mengolah sagu dan enau serta rumbia yang tumbuh disekitar daerah tersebut. Sedangkan untuk jangka panjangnya dibukalah tanaman perkebunan dan persawahan. Suatu lokasi di sebelah Barat perkampungan Beru, tempat yang mulanya hutan rumbia (pohon sagu) dan merupakan makanan penduduk Beru.

Dalam perkembangan selanjutnya, perkampungan Beru menjadi ramai, karena kedatangan orang-orang dari berbagai tempat untuk menetap dan menjadi penduduk Beru. Di samping itu, berkembang pula penduduk yang berasal dari keturunan Lawara Malluajeng.

Berkat kerja keras dan kepemimpinan Lawara Malluajeng merintis dan membina perkampungan Beru dengan arif dan bijaksana, menyebabkan rakyat Beru berkembang dengan pesat. Olehnya itu, beliau diberi gelar “Puang Ri Bulu Puang Ri Campa”. (Djauharuddin, 2000 : 2)

Dari masa kemasa Beru berkembang menjadi suatu daerah yang besar, yang pada akhirnya berbentuk menjadi suatu Kerajaan yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan Kerajaan-Kerajaan lain yang ada di sekitarnya. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Beru.

Diriwayatkan pula, pada suatu masa Kerajaan Beru dipimpin oleh seorang Ratu yang bernama We Sanira Petta Cakke Awo, beliau adalah keturunan Lawara Malluajeng Puang Ri Bulu Puang Ri Campa. Pada waktu Ratu ini naik tahta sebagai raja yang ke-15 Kerajaan Beru, beliau mempunyai pendamping. Karena keahlian dan kebijakannya mengendalikan pemerintahan dengan arif, maka beliau dikenal diantara raja-raja yang ada di daerah lain seperti Bone, Gowa. Hal inilah yang menyebabkan raja-raja Bone maupun Gowa ingin melamar Ratu Kerajaan Beru, yang pada akhirnya putera Mahkota Kerajaan Gowa Pattimarang yang berhasil mempersunting Ratu Kerajaan Beru.

Dengan adanya dua kekuatan besar yang bersatu menjadi satu keluarga, menyebabkan Kerajaan Beru berkembang dengan pesat. Namun, di sisi lain pengikut-pengikut putera mahkota Kerajaan Gowa mengalami kesulitan dalam hal pengucapan kata Beru. Mereka lebih mudah mengucapkan BA-R-RU. Dari dasar inilah Beru menjadi Barru.

SEJARAH SMA NEGERI 2 BARRU

SMA Negeri 2 Barru berdiri sejak 12 Juli 2010. Saat ini, sekolah yang berlokasi di Lajulo (dekat bumi perkemahan Lajulo) baru memiliki 2 alumni. Sekolah yang merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Atas berasrama (boarding school) yang didirikan Pemerintah Kabupaten Barru. Dengan Demikian, diharapkan adanya pembinaan intensif dan pengelolaan pembelajaran yang efektif. Sebagai sekolah berasrama, SMA Negeri 2 Barru memiliki fasilitas asrama dan ruang belajar yang memadai.

Pendirian SMA Negeri 2 Barru juga dibarengi dengan pengangkatan guru-guru dan Kepala Sekolah melalui jalur seleksi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.

Hadirnya SMA Negeri 2 Barru diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Barru pada Khususnya, Bangsa dan Negara pada umumnya dengan berfokus pada pemberian pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ) kepada siswa dalam menghadapi persaingan Global.